JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan tahun depan sebesar Rp 608,3 triliun. Anggaran pendidikan tersebut Jumlah itu naik 5,8% dibandingkan tahun 2022.
Anggaran pendidikan yang sebesar Rp 608,3 triliun tersebut akan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, melalui transfer ke daerah (TKD) dan melalui alokasi dana cadangan pendidikan.
“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun, menggambarkan 20% komitmen tetap dijaga,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/8).
Baca juga: Enam Faktor Pemicu Tersingkirnya Masyarakat dari Dunia Pendidikan
Sri Mulyani mengatakan, melalui belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 233,9 triliun, pemerintah akan mengalokasikannya terutama untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa.
Kemudian untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kepada 976.800 mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 556.900 guru non PNS.
“Tunjangan profesi guru baik untuk yang PNS maupun non PNS akan tetap disediakan. Untuk yang non PNS sebanyak 556.900 guru non PNS yang mendapatkan TPG,” katanya.
Kemudian melalui TKD yang sebesar Rp 305 triliun, pemerintah akan mengalokasikannya untuk membiayai operasi sekolah. Diantaranya untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 44,2 juta siswa, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,1 juta peserta didik.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih akan memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan sebesar Rp 69,5 triliun.
Adapun perinciannya adalah untuk Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Perguruan Tinggi, Dana Abadi Riset, dan Dana Abadi Kebudayaan.
“Termasuk biaya dana abadi pesantren ada di dalam kategori dana abadi pendidikan,” kata Sri Mulyani. (*/kon)
