Makassar – Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM), sikapi pengesahan Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dan dugaan gratifikasi tambang yang ada di tubuh Kepolisian RI, di Jln. Sultan Alauddin, depan Kampus I UIN Alauddin Makassar, Rabu (05/04/2023).
Pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU dinilai memiliki tendensi subjektif kekuasaan karena mengenyampingkan partisipasi publik terhadap semua wacana produk hukum, apalagi UU tersebut telah menuai banyak penolakan dan inkonstitusional bersyarat.
Jenderal Lapangan Muh. Reza dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah maupun DPR RI karena dianggap melakukan pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi.
Baca Juga: Perkuat Semangat Religius, Mahasiswa KKN Angkatan 71 Desa Sipodeceng Buat Baranti Islamic Fest
“Belum lagi pasal yang diduga bermasalah dalam UU Cptaker dinilai sangat mencederai posisi buruh, maupun masyarakat pada keseluruhan dalam upaya melanggengkan kuasa ekonomi borjuasi dalam ruang negara,” tegasnya.
Di samping itu Rama, salah satu massa aksi juga menyoroti persoalan dugaaan kasus gratifikasi tambang di Lutim yang menyeret beberapa petinggi Kepolisian RI.
“Kasus seperti ini semestinya menjadi atensi dan cepat diselesaikan, apalagi persoalan keadilan merupakan hal dasar dan fundamental,” tegasnya dalam orasinya.
Adapun tuntutan massa aksi, yaitu:
1. Mendesak Presiden dan DPR RI mencabut UU Cipta Kerja
2. Presiden dan DPR RI segera menghentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi
3. Hapus sistem kerja kontrak, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak
4. Mendesak Kapolri segera mengusut tuntas dugaan gratifikasi tambang ilegal di tubuh Polri
5. Wujudkan kesehatan gratis
6. Wujudkan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan.
Penulis: Arham
Editor: Lili
